“ Putusan MK mengharuskan para caleg bekerja keras di daerah pemilihan, karena itu DPP PKB perlu membuat aturan agar tidak terjadi benturan antar caleg. Aturan itu dibuat demi mengantisipasi persaingan tidak sehat antar calon, khususnya internal PKB sendiri”, ungkap Muhaimin , Kamis (8/01) kemarin usai peluncuran buku “13 Alasan Memilih PKB “ dan iklan PKB di kantor DPP PKB , Jakarta .

Muhaimin menjelaskan, isi peraturan tersebut antara lain mengenai manjemen para caleg, zona kampanye, dan larangan-larangan selama masa kampanye. Larangan kampanye diantaranya tidak saling serang, mengejek, serta praktik politik uang.

Jika Caleg melanggar aturan tersebut, maka sanksi partai langsung diterapkan dari yang ringan hingga yang terberat. “ Sanksinya bisa tidak dilantik jika terpilih sebagai wakil rakyat, atau yang terberat dipecat”, tegas Muhaimin.

Pentingnya aturan tersebut lantaran Muhaimin sudah mencium adanya indikasi persaingan yang tidak sehat dikalangan para calon wakil rakyat menjelang pemilu 2009 mendatang.

Sementara itu, Sekjen DPP PKB, Lukman Eddy mengakui bahwa anggaran dasar rumah tangga ( AD/ART) partai tidak bisa digunakan untuk mengatur perilaku caleg hingga diperlukan aturan tehnis. Aturan tersebut katanya masih disusun dan diperkirakan dalam waktu dekat akan segera disosialisikan ke seluruh caleg.

“ Ini semata-mata masalah tehnis koordinasi di lapangan. Kita tidak ingin ada caleg yang berantem”, katanya menjelaskan.(rif)

Kata pepatah, nasib orang bagai roda berputar. Terkadang di atas, kadang di bawah. Seperti yang dialami Musafak. Kalau semula pria ini dikenal sebagai pensiunan kepala desa (kades), kini dia menjadi anggota DPRD Grobogan.

DANI AGUS, Grobogan

—

JARUM jam masih menunjukkan angka 08.00 pada Kamis (11/12) lalu. Meski masih pagi, namun Musafak ternyata sudah hadir di Kantor DPRD Grobogan. Rupanya, kehadiran mantan kades ini memang menjadi kewajiban barunya.

“Hari ini, ada sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi. Kebetulan, saya yang dapat tugas dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) untuk menyampaikan pandangan umum. Jadi, saya harus mempersiapkan diri dulu,” kata mantan Kades Putat, Kecamatan Purwodadi tahun 1994-2002 itu.

Perlunya mempersiapkan diri menjadi juru bicara fraksi itu barangkali memang cukup beralasan. Sebab, Musafak baru dilantik jadi anggota dewan sehari sebelum sidang paripurna itu digelar.

“Baru ngantor pertama langsung dapat tugas jadi juru bicara. Makanya, saya masih sedikit grogi,” imbuh suami Hartini itu.

Saat menjabat kades dulu, Musafak sempat beberapa kali nongol di kantor DPRD Grobogan. Yakni, saat menggelar audensi dengan Komisi A atau bertemu dengan pimpinan dewan.

Musafak resmi jadi anggota dewan baru menggantikan Toha Ali Faruk lewat proses pergantian antar waktu (PAW). Toha terpaksa diganti karena yang bersangkutan sudah jadi caleg dari Partai Hanura.

Lulusan DII IKIP Semarang (Unnes) itu tidak pernah membayangkan jika akhirnya bisa duduk jadi wakil rakyat. Sebab, jatah caleg dari daerah pemilihan (dapil) I yang bisa duduk di DPRD Grobogan dalam pemilu 2004 lalu hanya satu kursi. Dan itu menjadi hak dari Toha yang duduk dalam nomor urut satu.

“Dalam susunan caleg dulu, saya urutan kedua. Jadi, sudah tidak pernah mimpi kalau mau jadi anggota DPRD segala. Kalau Toha tidak pindah parpol lain, sudah pasti saya tidak bakalan jadi anggota dewan,” jelasnya sembari tertawa.

Musafak menyadari, masa baktinya menjadi anggota dewan hanya beberapa bulan saja. Beberapa bulan setelah pemilu 2009 nanti, wajah anggota DPRD Grobogan kemungkinan besar bakal berganti. Dia sudah pasti tidak menjadi anggota dewan lagi pada periode berikutnya.

“Kesempatan saya jadi anggota dewan hanya ini saja. Soalnya, saya tidak masuk jadi caleg dalam pemilu 2009 mendatang,” ujarnya.

Meski masa baktinya memang hanya sebentar, namun Musafak mengatakan akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Yakni, untuk menimba ilmu, menambah relasi dan memperjuangkan asipirasi masyarakat.

“Kesempatan jadi anggota dewan ini tidak bisa datang setiap saat. Makanya, saya harus manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin,” imbuh anggota komisi B itu.(*)

kata-kata pelantikan tersebut,  dihadiri Bupati Grobogan, Muspida, segenap anggota DPRD dan undangan.
M.Zaeni, SH menjelaskan, sebagaimana surat DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 171/2334/2008
tanggal 10 Oktober 2008 perihal Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Kebangkitan Bangsa hasil Pemilu Tahun 2004. Selain itu, sebagai tindak lanjut Keputusan GubernurJawa Tengah tanggal 27 November 2008 Nomor 170/672008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmia Pengangkatan Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Grobogan. Yang bersangkutan masuk dalam jajaran Komisi B DPRD Kabupaten Grobogan.
Sementara itu,  Bupati Grobogan H.Bambang Pudjiono, SH dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa Saudara Musafak  dapat melaksanakan tugas dan segera menyesuaikan diri dilingkungan DPRD Kabupaten Grobogan.
Melalui koordinasi dengan unsur pimpinan dewan, para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi serta dengan sesama anggota dewan, dapat segera berinteraksi secara sinergis dalam upaya meningkatkan kinerja dewan. Hal itu sangat perlu segera dilakukan, karena tugas-tugas penting akan segera dihadapi, terutama dalam waktu dekat  ini akan diadakan pembahasan beberapa Raperda. Diantaranya Raperda tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Perda mengenai APBD Tahun 2009, dan
tugas lain yang mendesak untuk diselesaikan.  “Pelantikan PAW,Musafak tersebut, karena yang bersangkutan di pandang cakap dan mampu mengemban tugas baru, utamanya dalam menyampaikan dan membawa aspirasi masyarakat sesuai  dengan TUPOKSI dewan,”katanya.

Kiai Haris menilai, penetapan Gus Yusuf sebagai Pjs sebagai ketua DPW dalam rapat pleno lalu tidak sesuai dengan AD/ART PKB. Karena itu dia mengajak agar semua pengurus PKB mau belajar dari pengalaman tersebut.

”Cukup proses penarikan Karding ke DPP saja yang tidak sesuai dengan AD/ART. Proses berikutnya hendaknya mengacu pada AD/ART PKB. Keputusan yang sesungguhnya tidak pas, jangan terus diulang-ulang,” kata dia.

Penilaian serupa disampaikan Ketua Dewan Syura DPC PKB Boyolali KH Hamid. Menurut Kiai Hamid, penetapan Pjs mempunyai tujuan untuk mengisi lowongan jabatan pengurus. Penetapan Pjs itu dilakukan melalui rapat pleno dewan pengurus di mana lowongan jabatan itu terjadi.

Pengurus Wilayah

”Seandainya yang lowong itu merupakan jabatan ketua DPW, berarti penetapan Pjs untuk menggantikannya harus melalui rapat pleno pengurus wilayah,” katanya.

Dijelaskan, dalam Bab V AD/ART PKB khususnya Pasal 23 dijelaskan, jika terjadi lowongan personalia dewan pengurus partai yang dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai, maka pengisian lowongan jabatan atau penggantinya juga hanya dapat dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggi khusus sesuai tingkatannya.

Ayat 3 pada Pasal 23, kata Kiai Hamid, sebelum ada keputusan pengisian lowongan jabatan, dewan pengurus partai dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk pejabat sementara (pjs) yang disahkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing melalui rapat pleno. ”Menawi mboten klintu, dalam AD/ART PKB demikian. Lebih pas lagi dalam AD/ART disebut pengisian lowongan antarwaktu personalia dewan pengurus partai,” ujarnya.

Singkatnya, kata Ketua DPC PKB Purbalingga H Sudarno, kalau Abdul Kadir Karding diberhentikan sebagai ketua DPW sehingga terjadi kekosongan jabatan ketua DPW, kekosongan itu harus diisi melalui Muswillub. ”Karena Kadir dipilih lewat forum Muswillub, sebelum dipilih harus ditunjuk Pjs maka sesuai AD/ART mestinya penunjukan dan penetapan Pjs melalui rapat pleno DPW. Jadi bukan ditunjuk atau ditetapkan oleh rapat pleno DPP. Saya kira ini yang tidak pas.
(Suara Merdeka, Jum’at 4/5/2007)

Ketua KSPS Logam Mulia H. Mustamir menjelaskan bahwa setiap tahunnya KSPS Logam Mulia mengeluarkan Dansos sebesar 10 persen dari laba pertahun. Tahun ini Dansos terhitung sebanyak 33 juta dengan pembagian diprioritaskan pada NU dan neven-nevennya, terutama MWC NU yang ditempati kantor cabang BMT Logam Mulia.
Terpisah, Sekretaris KSPS Logam Mulia Ir. H. Mukhlisin, MM mengatakan “ KSPS Logam Mulia dalam pengembangann usahanya selalu memprioritaskan warga NU dan PKB sebagai nasabah . Hal ini mengingat Dansos setiap tahunnya akan diberikan 10 persen kepada NU dan neven-nevenya”, kata dia di rumahnya.(Sya-)

Antara Harapan dan Realita

Abdul Syakur, S.Pd.I*

Setiap kali suksesi kepemimpinan, baik di tingkat nasional, daerah, bahkan di tingkat desa sekalipun, selalu diwarnai oleh pesta demokrasi, yang oleh kebanyakan masyarakat dimaknai sebagai “ PESTA PANEN RAKYAT“. Pilkades merupakan bagian dari proses demokrasi yang ada di tingkat desa. Untuk itu, kita seharusnya berupaya untuk membangun wacana “Demokratisasi” untuk bisa memberikan pendidikan politik (civiv education ) kepada masyarakat, agar mereka bisa menentukan pilihan sesuai hati nuraninya masing-masing dalam memilih calon kepala desa yang memiliki kapabilitas (kemampuan), kredibilitas (pengakuan masyarakat) dan akuntabilitas (tanggungjawab).

Mencari pemimpin ideal, sebenarnya masih banyak membutuhkan penafsiran-penafsiran. Pertanyaan yang muncul diantaranya, ideal itu standarnya apa..?, menurut siapa…? dan konsepnya apa…?. Dalam forum ini kita akan membidik pemimpin ideal itu dalam dua konteks, yaitu konteks agama dan kebangsaan.Potret Pemimpin Ideal            Agama Islam memandang penting terhadap sebuah kepemimpinan (ro`iyyah), karena pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan itu. Ada beberapa kriteria Pemimpin yang disyaratkan dalam pandangan agama, yaitu :1.      Amanah (terpercaya)Seoarang pemimpin harus mendapat kepercayaan masyarakat, karena sebuah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera akan terbentuk manakala pemimpinnya mendapat kepercayaan (legitimasi) dari masyarakat.2.      Fatonah (cerdas)Persyaratan menjadi pemimpin adalah memiliki kemampuan intelegen (IQ) yang standar, sehingga mampu menganalisa dan mengatasi masalah yang di wilayahnya.3.      Tabligh (komunikatif)Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan pimpinan yang ada di atasnya, sehingga akses informasi bisa diterima ileh semua warga.4.      Shidiq (jujur)Kejujuran seorang pemimpin merupakan bagian dari kesuksesan dalam kepemimpinannya, karenan kejujuran saat ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan dan sedikit sekali. Strategi Ciptakan Pilkades Damai & Demokratis            Pemilihan Kepala Desa yang demokratis merupakan harapan semua masyarakat saat ini, dimana proses demokrasi ini sering    disalah artikan dengan “ PESTA PANEN RAKYAT” yang menurut mereka, sering diartikan bahwa Pilkades akan dijadikan sebagai upaya mencari penghasilan uang dengan berbagai cara kepada semua calon Kepala Desa. Untuk itu, ada beberapa strategi untuk menciptakan Pilkades yang damai dan Demokratis. Diantaranya :1.      Memberikan pengarahan dan pengertian kepada masyarakat bahwa Pilkades ini merupakan pesta demokrasi, bukan pesta “ PANEN RAKYAT”.2.      Membuat kontrak politik dengan calon Kepala Desa, dimana kontrak politik ini akan membuat kesepakatan-kesepakatan yang ditanda tangani oleh beberapa calon.3.      Menyusun program kerja bersama calon, sehingga masyarakat mengetahui kemampuan masing-masing calon untuk merumuskan program yang diusung.4.      Menciptakan Pilkades damai dengan cara melakukan kontrak politik kepada calon agar bisa mengendalikan dan mengkondisikan simpatisan dan konstituennya.Demikian sedikit uraian yang kami sampaikan sebagai bahan acuan untuk menciptakan Pilkades damai dan Demokratis. Semoga!!!* Redaktur Pelaksana Majalah “ BANGKIT “ Purwodadi.